Pertambangan sering dipandang sebagai industri yang mengalami masa boom and bust: sebuah lokasi dikembangkan, mineral diekstraksi, dan akhirnya tambang ditutup. Namun, fase penutupan-ketika tambang berhenti beroperasi dan lokasi direhabilitasi-justru merupakan tahap yang paling krusial bagi masyarakat, ekosistem, dan perusahaan itu sendiri. Sayangnya, banyak perusahaan tambang yang gagal dalam proses penutupan ini, membuat kesalahan yang berujung pada kerusakan lingkungan yang berkepanjangan, gejolak sosial, dan beban finansial yang dapat bertahan jauh melampaui masa operasi tambang.
Berdasarkan pelajaran dari berbagai kerangka kerja global seperti International Council on Mining and Metals (ICMM), Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), International Finance Corporation (IFC), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), dan Bettercoal, jelas bahwa penutupan tambang memerlukan lebih dari sekadar memenuhi persyaratan regulasi. Penutupan tambang menuntut perencanaan yang matang, ketelitian ilmiah, tanggung jawab sosial, dan komitmen terhadap pengelolaan jangka panjang. Namun, meskipun sudah ada panduan-panduan tersebut, kesalahan-kesalahan umum masih terus terjadi-kesalahan yang mengancam keberlanjutan wilayah pertambangan dan reputasi perusahaan.
Dalam artikel ini, kami akan membahas kesalahan-kesalahan paling umum yang dilakukan perusahaan tambang saat penutupan, mengapa kesalahan tersebut terjadi, dan apa yang harus diubah agar pertambangan meninggalkan warisan positif, bukan menjadi beban beracun bagi masyarakat yang ditinggalkan oleh perusahaan juga menjadi momok reputasi bagi perusahaan.
Sembilan Kesalahan
Pertama, perencanaan penutupan yang terlambat dan tidak memadai. Salah satu kegagalan paling umum dalam penutupan tambang adalah kecenderungan untuk menganggap perencanaan penutupan sebagai hal yang terlambat atau sekadar formalitas. Banyak perusahaan baru mulai serius membahas penutupan ketika tambang sudah mendekati akhir masa operasinya atau ketika regulator menuntutnya. Sikap yang pendek ini sangat berisiko.
Perencanaan penutupan harus dimulai sejak tahap paling awal proyek tambang, idealnya saat eksplorasi atau studi kelayakan. Perencanaan awal memungkinkan perusahaan mengidentifikasi risiko sosial dan lingkungan, melakukan keterlibatan bermakna dengan masyarakat, dan mengalokasikan sumber daya keuangan yang cukup. Selain itu, perencanaan yang adaptif memungkinkan penyesuaian rencana sesuai dengan perubahan kondisi selama masa operasi tambang.
Sayangnya, banyak perusahaan masih melihat penutupan sebagai langkah terakhir daripada proses berkelanjutan. Akibatnya, rencana yang dibuat menjadi kaku, tidak relevan dengan dinamika sosial, regulasi, atau tantangan lingkungan yang berubah. Hasilnya adalah biaya tambahan untuk perombakan rencana, harapan sosial yang tidak terpenuhi, dan kewajiban lingkungan yang berlanjut selama puluhan tahun.
ICMM menekankan pentingnya pendekatan closure-by-design atau penutupan yang dirancang sejak awal, di mana setiap keputusan operasional mempertimbangkan implikasi penutupan. Namun, dalam praktiknya, hal ini masih jarang dilakukan.
Kedua, asumsi ilmiah yang salah dan pengabaian dampak lingkungan. Perusahaan tambang seringkali mengandalkan asumsi ilmiah yang terlalu optimistis atau keliru tentang bagaimana lingkungan akan merespons setelah penutupan. Misalnya, ada anggapan bahwa lahan basah buatan dapat sepenuhnya mengatasi masalah air asam tambang, atau bahwa perlakuan kapur akan menetralkan keasaman secara permanen. Ada juga keyakinan bahwa bendungan tailing tidak akan pernah bocor.
Asumsi-asumsi ini sangat berbahaya. Air asam tambang, pencemaran air tanah, dan kegagalan bendungan tailing telah menyebabkan bencana lingkungan di berbagai belahan dunia. Ketidakmampuan untuk memperhitungkan kejadian cuaca ekstrem, dampak perubahan iklim, atau ketidakstabilan geologi semakin memperburuk risiko.
Sebuah kajian tahun 2023 oleh peneliti Universitas Western Australia menunjukkan bahwa meskipun perusahaan memahami bahaya kimia, pengelolaan limbah yang tidak tepat atau penempatan yang salah menyebabkan pencemaran jangka panjang. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa ilmu penutupan harus didasarkan pada data yang ketat, spesifik lokasi, dan asumsi konservatif yang mengantisipasi skenario terburuk.
Ketiga, meremehkan kebutuhan dana penutupan.Penutupan tambang memerlukan biaya yang besar. Namun, banyak perusahaan meremehkan sumber daya keuangan yang dibutuhkan untuk menutup dan merehabilitasi lokasi tambang dengan aman, terutama untuk komponen sosial seperti program transisi komunitas dan pemantauan jangka panjang.
Kekurangan dana ini sering kali disebabkan oleh konflik kepentingan-perusahaan ingin memaksimalkan keuntungan jangka pendek dan cenderung menekan biaya penutupan. Pemerintah juga terkadang tidak memiliki kapasitas untuk menegakkan jaminan keuangan yang memadai. Akibatnya, dana jaminan penutupan atau dana abadi yang disiapkan tidak cukup, sehingga beban pembiayaan jatuh pada masyarakat atau negara ketika perusahaan meninggalkan lokasi. CMM dan OECD merekomendasikan estimasi biaya yang transparan dan independen serta jaminan keuangan yang mengikat secara hukum untuk menutup 100% biaya penutupan dan pascatambang, termasuk kewajiban sosial dan lingkungan. Namun, praktik ini belum diterapkan secara luas.
Keempat, kurangnya pengalaman dan kapasitas perusahaan dan mitra pelaksananya.Penutupan tambang adalah proses yang kompleks dan multidisipliner, membutuhkan keahlian teknis, kemampuan berinteraksi sosial, dan komitmen jangka panjang. Namun, banyak perusahaan dan pemerintah kekurangan pengalaman dan kapasitas untuk mengelola penutupan secara efektif.
Tingkat pergantian staf yang tinggi, budaya akuntabilitas jangka pendek di perusahaan, dan kelembagaan yang lemah menjadi penghambat utama. Pemerintah di negara-negara kaya sumber daya tapi berkapasitas rendah sering kesulitan mengawasi dan menegakkan standar penutupan. Kondisi ini menyebabkan penundaan, pengambilan keputusan yang buruk, dan kegagalan memenuhi tujuan penutupan. Membangun keahlian penutupan dan memperkuat institusi pengawas harus menjadi prioritas industri dan pembuat kebijakan.
Kelima, praktik konstruksi dan rehabilitasi yang tidak tepat.Penutupan tidak hanya soal menghentikan operasi, tetapi juga memerlukan pekerjaan konstruksi dan rehabilitasi ekologis yang khusus. Namun, seringkali perusahaan menyerahkan tugas penutupan kepada tim operasi dan peralatan yang memang dirancang untuk ekstraksi, bukan untuk rehabilitasi yang hati-hati. Ketidaksesuaian ini menyebabkan kualitas pekerjaan yang buruk, seperti erosi, ketidakstabilan lahan, dan kegagalan revegetasi. Misalnya, pengambilan dan penyimpanan tanah lapisan atas yang tidak tepat atau pencampuran dengan limbah beracun dapat merusak kesuburan tanah dan menghambat pertumbuhan tanaman.
Para ahli menekankan bahwa penutupan membutuhkan keahlian teknik sipil dan ekologi, pengelolaan material yang cermat, dan pendekatan yang spesifik sesuai kondisi lokasi. Sayangnya, pemotongan biaya atau perencanaan yang buruk sering menghasilkan pekerjaan penutupan yang tidak memadai.
Keenam, gagal mempertahankan dan menggunakan material rehabilitasi.Terkait dengan praktik konstruksi yang buruk adalah kegagalan mempertahankan material penting untuk rehabilitasi seperti tanah lapisan atas, bahan organik, dan material pra-pengupasan. Material ini sangat penting untuk mengembalikan kesuburan tanah dan fungsi ekosistem. Banyak tambang yang malah mengubur atau membuang material tersebut, atau mencampurnya dengan limbah berbahaya, sehingga mengurangi kegunaannya. Kesalahan ini meningkatkan biaya rehabilitasi dan menurunkan kemungkinan keberhasilan pemulihan ekosistem.
Ketujuh, mengulangi pendekatan penutupan yang telah terbukti gagal.Perusahaan tambang kadang mengandalkan desain atau praktik penutupan yang sudah gagal atau hanya diterima secara minimal oleh masyarakat dan regulator. Pendekatan copy-paste seperti ini mengabaikan kondisi lokal dan pelajaran dari pengalaman sebelumnya. Misalnya, hanya mengikuti pedoman pemerintah tanpa menyesuaikan dengan konteks sosial dan lingkungan spesifik dapat memperpanjang kegagalan penutupan. Perusahaan harus berinovasi dan menyesuaikan strategi penutupan berdasarkan data yang kuat dan masukan pemangku kepentingan.
Kedelapan, pelibatan pemangku kepentingan dan perencanaan sosial yang buruk. Penutupan tambang sangat berdampak pada masyarakat lokal-pekerjaan hilang, layanan sosial menurun, dan situs budaya bisa terganggu. Namun, banyak perusahaan mengabaikan keterlibatan bermakna dengan pemangku kepentingan selama perencanaan penutupan. Kegagalan melibatkan masyarakat, terutama kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat adat, menyebabkan ketidakpercayaan, konflik sosial, dan hilangnya peluang untuk transisi ekonomi yang berkelanjutan. Standar dan kerangka kerja terkemuka seperti yang dibuat oleh IRMA dan ICMM menyerukan keterlibatan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. Perusahaan harus memprioritaskan penilaian dampak sosial, diversifikasi mata pencaharian, dan dukungan kesehatan mental sebagai bagian integral dari penutupan.
Terakhir, pengabaian pemantauan jangka panjang dan pengelolaan pascatambang.Penutupan bukanlah peristiwa sekali jadi, melainkan komitmen jangka panjang. Namun, banyak perusahaan merencanakan penutupan seolah tanggung jawab mereka berakhir setelah rehabilitasi fisik selesai. Pengabaian pemantauan dan pengelolaan jangka panjang ini memungkinkan masalah lingkungan muncul atau memburuk seiring waktu, seperti air asam tambang, erosi, atau hilangnya keanekaragaman hayati. Masalah sosial seperti pengangguran dan dampak kesehatan juga dapat bertahan atau memburuk. Penutupan yang berkelanjutan memerlukan pengaturan keuangan dan kelembagaan untuk pemantauan, pemeliharaan, dan dukungan komunitas selama puluhan tahun setelah tambang berhenti beroperasi.
Lalu, Apa yang Perlu Diubah?
Beberapa faktor utama yang menyebabkan kesalahan berulang ini sudah dipetakan dalam beberapa penelitian. Fokus perusahaan yang pendek menyebabkan banyak perusahaan tambang lebih mengutamakan keuntungan jangka pendek daripada keberlanjutan jangka panjang. Oleh karenanya, penutupan sering dipandang sebagai biaya, bukan investasi. Kelemahan regulasi di banyak negara, termasuk Indonesia, juga sangat jelas. Persyaratan penutupan apalagi pada aspek sosial masih kabur, lemah penegakannya, atau kurang sumberdaya untuk penegakannya. Kompleksitas dan ketidakpastian dari penutupan tambang kerap diremehkan. Padahal, penutupan melibatkan tantangan ilmiah, sosial, dan ekonomi yang kompleks dan penuh ketidakpastian, sehingga terkadang menyebabkan perusahaan takut mengambil risiko atau malah menunda keputusan. Sementara, regulasi pemerintah banyak yang tidak bisa mengakomodasi beragam ketidakpastian itu. Kurangnya transparansi- juga menyebabkan terus berulangnya kesalahan dalam penutupan tambang. informasi yang minim dan keterlibatan pemangku kepentingan yang terbatas membuat banyak masalah dalam penutupan tambang baru terlihat ketika sudah menjadi krisis.
Untuk menghindari kesalahan ini dan memastikan bahwa pertambangan benar-benar meninggalkan warisan positif, industri ini harus melakukan perubahan mendasar. Pertama, penutupan harus menjadi komitmen sepanjang siklus hidup tambang. Perencanaan dan keterlibatan sosial harus dimulai sejak awal dan terus beradaptasi sepanjang masa operasi. Penutupan harus menjadi bagian dari budaya dan tata kelola perusahaan dengan akuntabilitas yang jelas. Kedua, pendekatan penutupan harus berbasis ilmu yang ketat dan spesifik lokasi, dengan asumsi konservatif yang mengantisipasi skenario terburuk serta menyesuaikan dengan konteks sosial dan lingkungan setempat.
Ketiga, perusahaan harus menyediakan jaminan keuangan yang cukup, transparan, dan mengikat secara hukum yang mencakup seluruh biaya penutupan, termasuk program sosial dan pemantauan jangka panjang. Keempat, pemerintah dan perusahaan perlu berinvestasi dalam peningkatan kapasitas dan keahlian penutupan serta memperkuat institusi pengawas. Kemitraan dengan komunitas lokal, LSM, dan akademisi dapat meningkatkan hasil penutupan. Kelima, perusahaan harus memprioritaskan perencanaan transisi sosial yang inklusif dan berkelanjutan dengan keterlibatan semua pemangku kepentingan, terutama kelompok rentan. Program sosial harus mendukung diversifikasi mata pencaharian, kesehatan mental, dan pelestarian budaya. Dan, terakhir, penutupan adalah tanggung jawab jangka panjang yang memerlukan pengaturan keuangan dan kelembagaan untuk pemantauan, pemeliharaan, dan dukungan komunitas pasca-penutupan.
Penutupan tambang bukan sekadar keharusan operasional, melainkan kewajiban moral dan sosial. Cara perusahaan tambang mengelola penutupan akan menentukan warisan mereka, ketahanan komunitas, dan kepercayaan publik terhadap industri.
Menghindari kesalahan-kesalahan umum yang telah dibahas membutuhkan keberanian, investasi, dan komitmen pada keberlanjutan yang melampaui keuntungan kuartalan. Kerangka kerja ICMM, IRMA, IFC, OECD, dan Bettercoal memberikan panduan yang jelas. Tantangannya adalah bagaimana perusahaan, pemerintah, dan masyarakat mengubah prinsip-prinsip tersebut menjadi praktik nyata.
Hanya dengan demikian, pertambangan dapat benar-benar memenuhi janjinya: mengekstraksi sumber daya yang dibutuhkan masyarakat secara bertanggung jawab, sambil meninggalkan lingkungan yang sehat dan komunitas yang berdaya.
***
Ditulis oleh: Jalal dan Reza Ramayana
